Asal, kata Sudarmadji, semua transparan dalam proses perizinan. Mestinya juga, kata dia, program-program radio di Malang turut diawasi. Sebab, banyak radio yang berbekal izin tapi tidak memberi ruang luas pada publik. “Pengawasan harus terpadu. Mungkin butuh uji publik dalam proses ini,” kata mantan wartawan Radar Surabaya itu.

Tentang proses izin Radio Citra Malang, lanjutnya, sebenarnya sejak 2004 telah diajukan. Tapi, selama itu tidak ada pemrosesan. Baru ada respons positif pada akhir 2007 lalu. “Bertahun-tahun kami menunggu. Jadwalnya Sabtu nanti (27/12) kami akan evaluasi dengar pendapat (EDP),” bebernya.

Hal senada dikatakan Anik Kusumawardani, mantan Koordinator Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) wilayah Malang. Menurut dia, untuk mutasi AM ke FM ada prioritas. Bahkan, sepanjang tidak mengganggu frekuensi radio atau TV yang exiting tidak jadi masalah. “Sebetulnya kalau membaca itu balmon tidak perlu menertibkan lebih dini. Karena hampir semua radio di Malang dalam proses izin,” terang Anik.

Seperti kasus di Radio Senaputra, tempatnya bekerja. Proses izin telah dilakukan bertahun-tahun. Bahkan, awal 2008 lalu telah menjalani proses EDP. Janjinya, 60 hari setelah EDP digelar, surat rekomendasi turun. Tapi hingga sekarang RK yang diharapkan tak kunjung terbit. “Rumornya akan ada solusi tentang banyaknya pengajuan yang memperebutkan satu kanal radio di Malang, yakni sistem digital,” bebernya.

Dia menjelaskan, satu kanal digital bisa menampung 40 program radio. Di lain hal, beberapa waktu lalu Depkominfo sudah gencar melakukan sosialisasi migrasi dari sistem analog ke digital. Selain lebih praktis, satu kanal digital kabarnya bisa digunakan untuk beragam channel. “Sepertinya semua teman-teman radio di Malang masih menunggu itu di tengah-tengah aktivitas siaran,” kata Anik.

Ketua KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Jatim Fajar Arifianto menambahkan, proses perizinan tersebut memang cukup rumit. Karena banyak sekali tahapan yang dilalui. Di lain hal, tugas KPID selama ini hanya memproses dan merekomendasi pengajuan izin.

Selanjutnya proses itu diteruskan pada Balmon Depkominfo untuk mendapatkan RK. “Kami sendiri tidak bisa menjamin mana yang disetujui. Karena wewenang KPID hanya sampai proses izin saja,” ujarnya.

Bagaimana dengan era digital? Tentang hal itu, Fajar mengatakan masih butuh proses. Karena saat ini baru tahap penggodokan sistem. Bisa jadi, peralihan ke digital radio maupun TV terlaksana 2010 mendatang. “Pengalihan dari sistem analog ke digital masih lama. Karena ketentuannya masih dibahas,” terang Fajar.

Seperti diketahui, 12 stasiun TV nasional dan lokal (bukan 11 seperti yang diberitakan kemarin), sejak 23 Desember ditertibkan Balmon Depkominfo karena tidak mengantongi RK untuk siaran di Malang. Sebanyak 12 channel TV itu adalah Malang TV, Trans TV, Trans7, ATV, Global TV, Batu TV, Space Toon TV, Mahameru TV, Dhamma TV, JTV, Metro TV, dan TV One. Sedangkan untuk radio, saat ini masih tersisa satu kanal yang diperebutkan 20 stasiun radio. (Jawapos)

Berdasarkan isi surat dari Menkeu tersebut, status yang disandang UN adalah BLU penuh. Artinya, Menkeu memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada UB. Ketentuan pengelolaan keuangan itu diatur dalam PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Dengan status pengelolaan keuangan BLU yang disandang UB, Menkeu memberikan waktu paling lambat dua tahun untuk menyusun sistem akuntansinya. Waktu dua tahun dihitung dari tanggal penetapan status BLU, yakni 17 Desember 2008. (Jawapos)

Pasalnya, JTV telah memiliki RK dari KPI Pusat nomor 001/RK_Jatim/KPI/06/07. Isi surat tersebut KPI memberikan RK penyelenggaraan penyiaran kepada lembaga penyiaran Swasta jasa penyiaran TV PT Jawa Pos Media Televisi. ‘’Surat itu ditandatangi oleh Ketua Sasa Djoewarsa Sendjaja PhD, atas penutupan ini kita sudah menghubungi bidang perizinan KPI Pusat atas nama Bimo Nugroho,’’ ujar Surya.

Menurut Surya, KPI meminta agar JTV menyalakan saja transmisi di wilayah Malang. Alasannya, izin yang diberikan KPI sudah jelas, apalagi RK telah melalui EDP (Evaluasi Dengar Pendapat). Stasiun JTV di Malang sendiri didatangi Balmon Rabu (24/12) kemarin. ‘’Di dalam RK KPI Pusat, kita mendapat izin 1 stasiun utama dan 10 pemancar termasuk Malang pada kanal 34. Kenapa kita mengajukan ke KPI Pusat, karena tahun 2006 itu, KPI Jatim tengah dibekukan oleh Gubernur,’’ imbuh Surya.

Atas dasar itulah, saat ini JTV tengah mengurus izin di KPI Jatim, yang telah memasuki tahap proses RK. Untuk sampai di tahap itu, JTV telah melalui proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan EDP. Pengurusan RK tersebut karena JTV juga berkoordinasi dengan KPI Jatim kepada Fajar Arif. “Kalau saja yang mematikan siaran itu dari pihak Balmon, kita bisa mengambil langkah hukum. Balmon waktu itu hanya memberi perintah, karena yang mematikan kita sendiri,” ujarnya.

Seperti diberitakan Malang Post, Stasiun yang menghilang dari layar televisi Malang Raya antara lain ATV, Batu Malang TV, Dhamma TV dan Mahameru TV. Selain TV lokal, beberapa televisi nasional juga tidak bisa dinikmati lagi siarannya, yakni TransTV, Trans7, TV One, Metro TV dan Global TV.

Terpisah, Fajar Arifiyanto, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim, juga menyayangkan sikap Balmon. Bahkan dia melihat investasi miliaran rupiah dipastikan akan melayang dari Malang Raya, gara-gara Balmon menghentikan siaran TV-TV di Malang Raya. Padahal, pengelola TV lokal memiliki itikad untuk mencari izin siaran.

‘’Pastinya saya tidak bisa menghitung. Tetapi, Balmon harusnya tidak begitu (menghentikan semua TV). Semua dipukul rata, tanpa dipilah-pilah lebih dulu, mana yang baik mana yang berniat buruk,’’ tandas Fajar Arifiyanto, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim. Menurut Fajar, sebenarnya tidak semua TV lokal Malang Raya menyalahi aturan yang digariskan UU 32/2007. Buktinya, Rabu kemarin, pihaknya tengah melakukan proses EDP (Evaluasi Dengar Pendapat) dengan dua stasiun TV lokal dan empat radio Malang Raya.

Dari proses ini, lanjut Fajar, seharusnya Balmon tidak langsung menghentikan paksa siaran TV-TV di Malang Raya. Balmon, sebagai lembaga pembina siaran di Indonesia, melihat itikad baik dibalik belum adanya IPP yang dimiliki TV-TV di Malang Raya.

‘’Kalau ngomong aturan atau undang-undang saja, memang haknya Balmon. Tetapi, Balmon harus melihat, beberapa pengelola TV sekarang ini sedang uji EDP. Lainnya, harus antre dulu karena waktunya tidak mungkin bersamaan. Kalau pengelolanya seperti itu, jangan dihentikan dong siarannya,’’ ujarnya bernada tinggi.
Di sisi lain, Fajar mengingatkan, belum beresnya EDP untuk TV lokal dan nasional di Malang Raya, sebenarnya bentuk kegagalan Depkominfo menjalankan UU 32/2007 tentang penyiaran. Khususnya pasal 31 ayat 3 dan pasar 32. Tidak itu saja, Depkominfo juga gagal menjalankan PP 50/2005.

Peraturan yang dilanggar itu, tutur Fajar, menyangkut larangan 10 stasiun televisi nasional untuk siaran secara nasional tapi dalam jangkauan wilayah tertentu, sehingga mereka harus merangkul stasiun televisi lokal.

‘’Semangat dari peraturan itu adalah semangat desentralisasi, karena itu kalau Menkominfo beralasan sempitnya waktu dan belum adanya inftrastruktur pendukung adalah menyalahi komitmen itu,’’ katanya.

Seharusnya, progam jaringan TV nasional itu sudah dijalankan 28 Desember 2007 lalu. Tetapi, karena ditunda sampai 28 Desember 2009 maka kondisi seperti sekarang ini tidak bisa terhindarkan. (MalangPost)

Mobil yang dihiasi bunga dengan berbagai bentuk menarik itu berparade melintas Jalan Sultan Agung, Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Gajahmada, Jalan Panglima Sudirman dan finish di depan balai kota Batu.

Saat melintas rute karnaval, ribuan warga dan wisatawan berdiri berjejer di pinggir jalan. Mereka antusias dan berdecak kagum menyaksikan berbagai kreasi menghias mobil menggunakan aneka kuntum bunga itu. Ada mobil yang didesain menjad kotak berlapis bunga hidup. Selain itu, ada juga bentuk rumah yang dibuat dari bunga.

Walaupun tak diikuti banyak peserta, panitia harus menyiapkan bunga sejak jauh-jauh hari sebelumnya. ‘’Semua bunga yang digunakan merupakan bunga hidup yang sudah dipesan dari petani bunga sejak 7 atau 8 bulan lalu,’’ kata Selfianingsih SH MM, Kabid Pengembangan Produk Wisata, Dinas Pariwisata Kota Batu.
Wali Kota Batu H Eddy Rumpoko, Ketua Tim PKK Dewanti Rumpoko, muspida, pejabat dan masyarakat umum menyambut parade bunga itu di depan balai kota. Bersamaan parade yang melintas tenda kehormatan, H Eddy Rumpoko melepas balon udara, diikuti pelepasan 300 burung merpati.

‘’Kegiatan ini merupakan partisipasi masyarakat yang harus dihargai. Di masa mendatang, partisipasi masyarakat semakin digalakan lagi karena ini salah satu cara menarik wisatawan,’’ kata H Eddy Rumpoko.

Diwaktu mendatang, lanjut orang pertama di Pemkot Batu ini, kegiatan-kegiatan yang bersifat mempromosikan pariwisata di Kota Apel itu akan melibatkan masyarakat umum. Partisipasi masyarakat pun akan dilibatkan dalam kegiatan pembangunan lainnya.

Usai Parade Mobil Bunga, Batu Flora Festival II digelar disekitar Stadion Brantas, Kota Batu. Dua kegiatan yang digelar kemarin telah menjadi kalender even wisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Selfianingsih menambahkan, Batu Flora Festival II digelar mulai kemarin akan berakhir 28 Desember mendatang. 80 stand yang disediakan panitia diisi ratusan jenis bunga dari Batu, Malang dan berbagai daerah di Indonesia.

‘’Karena sudah menjadi even nasional, maka kedua even yang digelar di Kota Batu ini terbuka untuk peserta dari daerah lain diluar Batu. Tidak hanya Malang Raya dan Jawa Timur saja, tapi juga terbuka untuk peserta dari provinsi lain,” kata dia.

Khusus partisipasi peserta dari luar Batu, untuk Parade Mobil Bunga diikuti peserta dari Kota Malang. Yakni Dinas Parinkom yang mewakili Kota Malang. Sedangkan di Batu Flora Festival II, selain hadir utusan dari daerah lain di Jatim diikuti peserta dari Jawa Tengah. Ditambahkannya, di tengah Parade Mobil Bunga digelar kemarin, mestinya ada atraksi terjun payung. Tapi sayang, karena cuaca tak bersahabat, atraksi terjun payung itu pun tak digelar. (MalangPost)

Kepala JTV Malang Raya Amin Tohari mengungkapkan, penertiban JTV dilakukan paling akhir, yakni kemarin pukul 16.30. Sedangkan stasiun TV lain terlebih dulu ditertibkan. “Sebelumnya sempat mendapat kabar dari Surabaya. Jadi, kami tidak kaget,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Amin, JTV memiliki izin RK. Hanya saja, RK itu dipegang kantor pusat di Surabaya. Padahal, ketentuan yang berlaku versi Balmon, setiap mendirikan tower di daerah harus mengantongi RK. “Mau apa lagi, kami mengambil sisi positifnya saja dan berharap segera masuk era digital TV,” kata dia.

Selama tidak siaran , lanjut Amin, semua karyawan tidak akan dirumahkan karena produksi jalan terus. Hanya saja, konsumsi berita tidak untuk Malang Raya, melainkan wilayah Surabaya. “Pekerjaan tetap jalan normal, semua berita dikontribusikan untuk JTV Surabaya,” tandas Amin.

Eko Yuliarno, humas Dinas Informasi, Komunikasi dan Perpustakaan (Infokompus ) Pemkot Batu, juga mengatakan hal sama. Sejak kemarin malam, ATV yang dibiayai Pemkot Batu itu juga tidak bisa lagi mengudara setelah didatangi petugas dari Balmon. “Kami belum tahu sampai kapan. Yang kami pusingkan justru bagaimana dengan adik-adik yang selama ini bertugas di ATV,” kata dia.

Eko mengakui, seminggu sebelum penertiban itu memang ada surat edaran teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim. Surat edaran itu memang tidak hanya berlaku khusus bagi ATV, tapi juga pada penyenggara stasiun televisi yang belum mengantongi RK. “Kami diberi waktu seminggu untuk kemudian off (tidak siaran),” ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini tidak bisa berbuat banyak selain menunggu. Karena, proses perizinan sudah diajukan ATV. Namun, hingga saat ini izin tersebut belum turun. “Sudah lama kami ajukan dan sekarang masih dalam proses,” tandasnya.

Sedangkan Ketua KPID Jatim Fajar Arifiyanto sedikit menyayangkan tindakan Balmon Depkominfo tersebut. Pasalnya, kata dia, dari sekian banyak channel TV yang on air di Malang, semunya masih dalam tahap perizinan. Bahkan, sebagian sudah masuk jadwal evaluasi dengar pendapat (EDP). Sebagian lain masuk daftar tunggu EDP sampai akhir tahun ini. “Kecuali mereka sama sekali tidak memproses izin dan mengganggu frekuensi,” kata Fajar yang dihubungi kemarin.

Kendati menyesalkan, Fajar menegaskan sejauh ini KPID tidak bisa berbuat banyak karena penertiban tersebut di luar wewenangnya. KPID hanya bertugas memproses permohonan izin. Di lain hal, sejak awal pihaknya telah melakukan sosialisasi bahwa operasi tanpa izin akan sangat berat risikonya.

Karena dalam UU telekomunikasi, perusahaan TV maupun radio tidak bisa siaran sebelum mengantongi izin. “KPID menghormati keputusan Balmon. Karena soal frekuensi menjadi tanggung jawab mereka,” tandasnya. Ditambahkan, kendati 11 channel TV di Malang tak on air lagi, menurutnya, hal itu tidak menjadi kendala bagi KPID untuk terus memproses izinnya. “Proses akan tetap jalan terus,” tegas dia. (Jawapos)

Damai yang diberikan oleh dunia adalah damai yang palsu,seperti terdapat di dunia fantasi atau tempat-tempat hiburan. Damai yang diberikan dunia adalah damai satu malam seperti yang diberikan oleh narkoba dan obat-obat penenang. Damai yang diberikan oleh dunia hanya ada di mulut, tetapi tidak ada di hati.

Sama seperti perkataan Yeremia, ”Mereka mengobati luka umatKu dengan memandangnya ringan,katanya: Damai sejahtera! Damai sejahtera!,tetapi tidak ada damai sejahtera.”(Yeremia 6:14). Lalu,apa itu damai yang diberikan Kristus? Nabi Zakaria bernubuat,bahwa Mesias (Yesus Kristus) akan datang,dan Dia akan memerintah dengan adil dan jaya.

Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai (tanpa kekerasan), dan Mesias akan memberitakan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa.(Zakaria 9:9). Janji ini diberikan kepada bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan Babel,di mana selama 70 tahun bangsa itu tidak pernah merasakan damai dan tidak mengalami apa artinya kebebasan.

Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun mereka lalui penuh dengan ancaman, pelecehan, ketakutan, penghinaan dan segala macam kekerasan. Sekarang Tuhan membebaskan mereka dari orde penjajahan, orde kekerasan,orde opresi,dan orde otoritarianisme ke sebuah zaman baru yang disebut era reformasi.

Orde reformasi ini menjanjikan bahwa Yerusalem akan dipulihkan, dibaharui, dan akan diberikan rasa aman yang sesungguhnya, di mana anak-anak laki-laki dan perempuan (yang tidak sanggup membela diri itu) bebas bermain di pinggir jalan tanpa rasa takut kepada penculik; kakek-kakek dan neneknenek bebas duduk di pinggirpinggir jalan tanpa rasa takut adanya demonstrasi.

Damai yang membebaskan ialah damai yang mesti dirasakan seluruh warga masyarakat di mana tidak ada kekerasan, tidak ada konflik sosial bernuansa agama,tidak ada konflik etnis, tidak ada perang, tidak ada krisis ekonomi seperti sekarang,dst. Damai Kristus yang membebaskan ialah kondisi yang terdapat jaminan keamanan dalam negeri, sehingga negaranegara tetangga tidak memberlakukan travel band (seperti kita alami sekarang) yang membuat industri pariwisata terpukul.

Damai yang membebaskan ialah kondisi di mana masyarakat bebas dari ancaman bom dan bom bunuh diri serta ancaman teror dan terorisme. Selain menjanjikan rasa aman dan kebebasan yang sungguh-sungguh (bukan setengah-setengah), zaman baru (era reformasi) yang diberikan Tuhan itu juga menjanjikan kepada bangsa yang baru dipulihkan itu kemakmuran, di mana pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya (Zakaria 8:12).

Damai yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus adalah damai yang menghidupkan, yaitu tersedia sembako dengan harga murah dan stabil, bebas dari spekulan. Damai Kristus yang menghidupkan adalah kondisi lapangan kerja tersedia dan pengangguran tidak ada (seperti 40 juta orang di negeri ini).

Damai yang menghidupkan ialah kondisi adanya jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pendidikan, fakir miskin, dan orang cacat ditanggungjawabi oleh negara. Damai yang menghidupkan adalah kondisi negara dan bangsa yang menjamin masuknya para investor untuk menciptakan lapangan kerja, tidak terjadi capital flightyang mematikan perekonomian,dst.

Tuhan Allah menjanjikan semuanya itu kepada bangsanya (termasuk bangsa Indonesia tercinta), tetapi dengan satu syarat. Inilah syarat itu: ”Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan: Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu.”(Zakaria 8:16).

Di sini ada dua tugas dan tanggung jawab manusia. Pertama, berkata benar seorang kepada yang lain.Tidak boleh berdusta dan menipu. Tidak ada dusta di antara kita. Kita tidak dilarang berpolitik, tetapi yang dilarang adalah berbicara ”peol-otik” (bengkok sedikit). Kata-kata kita harus bisa dipercaya dan dipegang.Ucapan kita harus sesuai dengan tindakan. Lidah mengucap, kaki tertancap.

Kampanye pemilu boleh mengemukakan program, tetapi tidak boleh mengumbar janji mulukmuluk yang tidak mungkin direalisasikan. Yang paling dibenci Tuhan adalah lidah dusta,lidah tak bertulang,dan panjang lidah. Kedua, laksanakanlah hukumyangbenar. Tuhanituadil. Dia membenci hukum rimba (yang kuat menelan yang lemah).

Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada manusia supaya tercipta rasa keadilan masyarakat, yang merupakan prasyarat terciptanya kedamaian. Karena tidak ada damai tanpa keadilan. Ini sama dengan kata-kata pemazmur: ”Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudar diam bersama dengan rukun!

Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gununggunung Sion.Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamalamanya.( Mazmur 133:1-3).

Artinya ini: sebuah bangsa, masyarakat, dan keluarga yang hidup rukun, harmonis, damai, rekonsiliasi, utuh dan bersatu adalah seperti minyak wangi (parfum) yang dituangkan ke kepala seorang imam yang sedang diurapi,yang aromanya merambat ke sekitarnya, harum,wangi,semerbak, dan disukai orang lain.

Bangsa, masyarakat yang diam bersama rukun juga diibaratkan seperti embun gunung Hermon yang membasahi bumi dan memberikan kesuburan dan kemakmuran. Bangsa yang damai, rukun, tidak ada konflik sosial, tidak ada teror,rasa aman terjamin akan menjadi alamat berkat Tuhan. Karena apa?

Karena para turis mancanegara akan datang tanpa rasa takut,para investor tidak ragu-ragu menanam modal yang akan menggerakkan sektor riil dan membuka industri-industri besar yang pada gilirannya menciptakan kemakmuran, menciptakan lapangan kerja dan menambah devisa.

Tuhan menjanjikan kepada bangsa-bangsa di dunia kedamaian, kebebasan, dan kemakmuran (kehidupan) apabila bangsa itu mampu memberdayakan hukum dan menegakkan keadilan demi terciptanya rasa aman dan damai sejahtera sehingga saudara-saudara,warga bangsa, dananak-anaknegeridapat diam bersama dengan rukun. Karena itu kita terpanggil dan bertanggung jawab di negeri ini untuk menaati hukum dan menegakkan keadilan.

Marilah kita ikut serta memberantas virus-virus yang menggerogoti bangsa ini seperti korupsi, money politics, hukum rimba, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan,dst. Mari kita mulai dari diri kita sendiri.Kita harus cerdik (cerdas) seperti ular (tetapi jangan menjadi ular) supaya dipakai dan terpakai, dan supaya tidak dimarginalkan; jujur seperti merpati (tetapi jangan jadi merpati) supaya dipercaya dan diikuti orang.

Taburlah keadilan,tuailah kedamaian. Taburlah kedamaian, tuailah kebebasan dan kehidupan.Yesus Kristus adalah Raja Damai (King of Peace). Damai Kristus membebaskan dan menghidupkan. Selamat Hari Natal.(*) (Sindo)

RICHARD M DAULAY
SEKRETARIS UMUM PGI

Dalam kondisi yang amat memprihatinkan akibat krisis, umat Kristiani merayakan Natal dan bangsa Indonesia baru saja merayakan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Tentu kita tak hanya ikut prihatin, tetapi mencari cara bagaimana mengungkapkan keprihatinan itu untuk membantu sesama yang menderita. Natal memberi inspirasi iman dan ajakan moral untuk berbuat kasih. Damai Natal dan kesetiakawanan sosial perlu diwujudnyatakan saat merayakan Natal.

Damai Natal

Slogan ”Damai itu indah” terdengar merdu, tetapi kerap tak mudah diwujudkan. Perjuangan untuk mencapai kedamaian sudah dimulai sejak awal dunia. Kisah Kain dan Habel (Kej 4:1-16) merefleksikan pembunuhan yang merobek kedamaian. Pertikaian antarpribadi atau kelompok serta perang antarsuku dan bangsa berlangsung dari zaman ke zaman. Pemaksaan kehendak dan kesombongan yang menyebabkan penindasan merupakan percik-percik ancaman hidup damai.

Malah pada masa kekaisaran Romawi muncul slogan Si vis pacem, para bellum (Bila Anda ingin damai, siapkanlah perang). Damai dimengerti sebagai situasi tak adanya perang. Jika semua musuh bisa ditaklukkan, itulah damai. Maka berlomba-lombalah negara menyiapkan tentara dan senjata yang kuat. Akibatnya, usaha damai justru memunculkan ketegangan perlombaan senjata.

Kedatangan Yesus membawa paradigma baru, damai harus didasarkan hukum kasih. Konsep damai yang berwawasan perang diganti tindakan kasih. Si vis pacem, para caritatem: bila Anda menghendaki damai, siapkanlah cinta kasih. Itulah misi utama kedatangan Kristus, warta Natal yang bergaung dari kelahiran bayi lemah di tempat yang amat sederhana.

Dengan kerendahan hati, kelemahlembutan, kesabaran, serta tanpa paksaan dan kesombongan, warta damai disebarluaskan. Untuk menciptakan kedamaian, tak boleh ada pemaksaan kehendak, apalagi tindak kekerasan. Sebaliknya, dengan kasih dan pengorbanan sampai mati, diciptakanlah suasana persahabatan di antara manusia. ”Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya…. Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain” (Yoh 15:13.17).

Solidaritas Tanpa Batas

Kelahiran Yesus memberi penegasan, Allah memilih mengasihi yang hina. Dengan cara-Nya sendiri, inkarnasi Allah dalam diri Yesus menunjukkan belarasa dan solidaritas-Nya atas penderitaan manusia. Bunda Maria yang mendapat tugas melahirkan Yesus menyampaikan kidung pujiannya: ”Allah melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar…” (Luk 1:53).

Itulah ungkapan solidaritas Allah untuk yang lapar. Bahkan, solidaritas Allah itu tak terbatas pada suatu golongan. Ia membuka sepenuhnya karya keselamatan untuk semua orang. Hal itu sudah dinubuatkan jauh sebelum peristiwa Natal. Melalui Nabi Yesaya disampaikan rencana karya keselamatan-Nya. ”Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa agar keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi” (Yes 49:6).

Solidaritas Allah yang tanpa batas ini pada gilirannya menjadi inspirasi kekuatan moral dan pendorong manusia beriman untuk rela berbagi kepada sesama. Jika setiap orang mengamalkan prinsip solidaritas, bersetiakawan, dan rela berbagi kepada sesama yang menderita, niscaya hidup damai bisa menjadi kenyataan.

Ungkapan solidaritas sosial itu harus nyata dalam tindakan konkret dan dalam perbuatan yang bisa dirasakan oleh yang memerlukannya. Intinya, terungkap dalam Sabda Yesus, ”Sebab saat Aku lapar, kamu memberi Aku makan; saat Aku haus, kamu memberi Aku minum; saat Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; saat Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; saat Aku sakit, kamu melawat Aku; saat Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku” (Mat 25:35-36). Solidaritas sosial dan hidup damai menjadi dua sisi dari satu keping mata uang kehidupan. Dengan perbuatan nyata, solidaritas sosial menjadi awal signifikan untuk mewujudkan damai sejahtera.

Memberantas Kemiskinan

Memperjuangkan hidup damai sejahtera perlu diwujudnyatakan dengan memerangi kemiskinan. Jika kemiskinan lenyap, kesejahteraan akan membuahkan damai. Kemiskinan yang menjadi sumber berbagai konflik dan kejahatan merupakan musuh terbesar perdamaian, utamanya saat terjadi krisis global ini (Paus Benedictus XVI, Pesan Hari Perdamaian Sedunia, 1 Januari 2009, terbit 8 Des 2008).

Kesetiakawanan dalam rela berbagi adalah kunci untuk memerangi penderitaan yang ditimbulkan kemiskinan itu. Pesan Natal yang menggema melalui kata-kata malaikat kepada gembala bisa menjadi tumpuan harapan, ”Jangan takut, sebab sebenarnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya” (Luk 2:10.14).

Semoga semua rakyat dan para pemimpin bangsa dapat mewujudkan damai sejahtera melalui pelbagai tindakan pemberantasan kemiskinan dan kesetiakawanan sosial di antara kita. (Kompas)

oleh:
Mgr AM Sutrisnaatmaka MSF
Sekjen KWI/Uskup Palangka Raya

Adapun kasus pipa bocor PDAM tiap bulannya berkisar antara 400-500 kali. Jadi, rata-rata tiap hari ada laporan 16 kasus pipa bocor. Sedangkan penyambungan pipa masih menggunakan asbes. Padahal, aturan yang ada, seharusnya penyambungan menggunakan pipa besi. “Setiap tahun revitalisasi dilakukan. Tapi minim karena anggaran PDAM terbatas,” kata Heryadi.

Kapan tarif baru berlaku? Heryadi belum bisa memastikan kapan tarif baru diberlakukan. Sebab, draf kenaikan tarif sedang dalam finalisasi. “Semakin cepat, semakin baik,” ucapnya.

Heryadi menjelaskan, biaya operasional semakin bertambah karena ada wacana gaji PNS akan naik sekitar 15 persen. Sehingga, gaji karyawan PDAM nantinya juga akan mengikuti. Hanya, peningkatannya belum bisa ditentukan. Tergantung kondisi keuangan PDAM.

Dengan peningkatan biaya operasional, jika terjadi kenaikan 30 persen, harga pokok penjualan (HPP) menjadi sekitar Rp 3.600 per meter kubik. Padahal saat ini, HPP hanya 2.600 meter kubik.

Sesuai data PDAM, jumlah pelanggan hingga November 2008 mencapai 90.640. Detailnya, 94 persen pelanggan sektor rumah tangga, 3,96 persen niaga, 2 persen sosial, dan 0,04 persen sektor industri. Ditargetkan pada 2009 nanti, jumlah pelanggan meningkat enam ribu. Dan pada 2010, misi PDAM merealisasikan jumlah pelanggan sebanyak 100 ribu.

Menurut Heryadi, beban PDAM semakin berat apabila tidak menaikkan tarif. Soalnya, 2009 mendatang, PDAM harus menyetor PAD (pendapatan asli daerah) Rp 8 miliar. Angka itu sebenarnya sama dengan tahun ini. Ditambah lagi, pajak badan PDAM yang harus dibayarkan ke pemerintah sebesar 30 persen. “Kenyataan inilah yang membuat kami terpaksa menaikkan tarif. Toh, kenaikan memang sudah waktunya, yakni dua tahun sekali,” tandasnya.

Wali Kota Malang Peni Suparto mendukung rencana PDAM untuk menaikkan tarif. Langkah itu dianggap tepat karena PDAM membutuhkan anggaran besar untuk melakukan revitalisasi. Dana itu bisa dipenuhi dari peningkatan tarif. “Kalau tarifnya tidak kami piker, beban PDAM sangat berat. Bisa-bisa jaringan pipa akan macet karena tidak ada revitalisasi pipa,” ucap mantan dosen UM ini.

Terkait keberatan DPRD, Peni menegaskan itu memang hak anggota dewan. Cuma, yang perlu dipertegas, kenaikan tarif ini bertujuan memperlancar pelayanan PDAM. Yakni menjaga sarana dan prasarana PDAM untuk mengalirkan air dari sumber mata air ke rumah warga. “Kami rasa PDAM tinggal membicarakan dengan dewan agar permasalahan PDAM bisa diketahui dewan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Syaiful Rusdi tetap meminta agar PDAM mempertimbangkan rencana kenaikan tarif. Meski waktunya menaikkan tarif, dia menekankan bahwa PDAM perlu melihat kondisi ekonomi saat ini belum memungkinkan. Apalagi sekarang terjadi krisis global yang tentunya memiliki dampak besar kepada masyarakat. “Kalau saat ini, jangan dulu. Kasihan masyarakat, bebannya bisa makin tinggi,” ujar politikus PAN ini.

Untuk memastikan rencana tersebut, lanjut Syaiful, komisi B akan segera memanggil pejabat PDAM. Itu dilakukan untuk membahas dan meminta klafirikasi terkait alasan PDAM menaikkan tarif.

Direktur Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM) Soemito merasa kaget dengan adanya rencana kenaikan tarif PDAM. Menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya, YLKM selalu diberi informasi terkait rencana kenaikan tarif. “Saya tahunya dari Anda (wartawan, Red),” ucapnya.

Soemito menegaskan akan meminta PDAM membeberkan alasan dan rasionalisasi kenaikan tarif 30 persen. “Jujur kami keberatan. Saat ini kebutuhan pokok tetap naik meskipun ada penurunan harga BBM,” tegasnya. (Jawapos)

Karena itu, pada hari ini polresta mulai melakukan sterilisasi semua gereja di Kota Malang. Ada 109 gereja yang akan dijaga ketat. Tujuannya agar perayaan Natal bagi umat Nasrani berjalan lancar. “Semua anggota sudah kami persiapkan untuk melakukan pengamanan. Tidak terkecuali di gereja kecil yang ada di kota ini,” kata Daniel, saat ditemui kemarin.

Selain itu, polresta juga menempatkan tiga pos pelayanan. Pos tersebut ditempatkan di lokasi strategis untuk antisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Yakni, di Jl Ijen, Kayutangan, serta Jl Ahmad Yani.

Di wilayah kabupaten, Polres Malang menyiapkan 889 personel untuk mengamankan Natal dan tahun baru. Kabag Ops Kompol Suyoto mengatakan, pengamanan Natal akan dimulai pagi ini. Polisi akan menyisir terlebih dahulu lingkungan di sekitar gereja yang akan dijadikan tempat untuk misa Natal. “Kami juga akan menggeledah jamaah yang memasuki gereja,” ujarnya usai gelar pasukan di halaman mapolres kemarin. Dia berharap para jamaah tidak terganggu jika ada penggeledahan. Karena hal itu semata-mata untuk menjaga keamanan.

Pengamanan yang ketat tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan tindakan terorisme. Menurut dia, ada sembilan gereja di Kabupaten Malang yang menjadi prioritas pengamanan. Yakni, Gereja Dewan Paroki (Lawang), GKJW (Singosari), Gereja Katolik Purworejo (Donomulyo), Gereja Karmel (Poncokusumo), Gereja Paniwen (Kromengan), Gereja Pujiharjo (Tritoyudo), Gereja Sitiarjo (Sumbermanjing Wetan), Gereja Jawi Wetan (Swaru, Pagelaran), dan Gereja Majang Tengah (Dampit).

Menurut dia, personel yang akan ditempatkan di gereja jumlahnya bervariasi. Melihat besar kecilnya gereja dan jumlah jamaahnya. “Kisarannya mulai empat personel hingga 16 personel,” ujarnya. Sedangkan untuk pengamanan tahun baru, polisi akan dibantu TNI dan satuan pengamanan dari elemen lain. Semua personel itu akan ditempatkan di beberapa titik keramaian, mulai Lawang, Karangploso, Dau, Kepanjen, Karangkates, dan Gondanglegi.

Sementara itu, Banser Kabupaten Malang menyiapkan 2.000 personel untuk mengamankan Natal dan tahun baru. Para personel Banser bergabung dengan petugas keamanan dari Polres Malang untuk disebarkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang Nur Qomari kemarin menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan amanat dari PC NU Kabupaten Malang. Menurut dia, NU memiliki komitmen besar untuk menjaga keamanan di kabupaten. “Jadi ada atau tidak ada permintaan Banser akan tetap mengamankan gereja dan pusat keramaian di kabupaten,” ujarnya.

Sedangkan Polres Batu mengerahkan 560 personel. “Kami berupaya keamanan tetap terjamin tapi tidak sampai mengganggu jalannya Natal,” kata Kapolres Batu AKBP Trejo Wijanarko, usai gelar apel kesiapan di halaman mapolres kemarin.

Tejo menyebutkan, pada pengamanan Natal akan melakukan penjagaan pada 37 gereja. Dia menegaskan tidak ada gereja yang dinyatakan rawan. Hanya saja, pihaknya menempatkan banyak petugas yang banyak jamaahnya. Khususnya pada empat gereja, yakni YPPII (Yayasan Pekabaran Persekutuan Injil Indonesia) Jl Trunojoyo, Pesanggrahan, Gembala Baik (Ngaglik), Gereja Immanuel (Temas), dan Gereja Eloim (Sisir). Sementara itu, terkait dengan pengamanan tahun baru, dibuat tujuh pos pengamanan. Di antaranya, di Pendem, Selecta, Payung, serta perempatan Jatim Park. “Tenga medis juga kami siagakan,” beber dia. (jawapos)

Guru besar bidang hukum dari UI ini menjelaskan, nama SBY keluar setelah melalui proses yang panjang dan ilmiah. Nama-nama dikumpulkan dan diseleksi setelah itu dilempar ke masyarakat. Responnya bisa melalui tele survey maupun internet base.

“Sindo tidak punya suara dan intervensi, mereka hanya memberikan masukan. Ini objektif dan independen. Tim juri yang menentukan,” tukas Hikmahanto.

“Jadi ini hanya fokus untuk apa yang dilakukan nama-nama itu selama tahun 2008 ini,” tambahnya.

Selain SBY, sebenarnya ada nama-nama lain yang mendapatkan penghargaan serupa, hanya saja berbeda bidangnya. Untuk bidang ekonomi, Sri Mulyani mendapatkannnya untuk yang kedua kalinya. Adapun Dedi Mizwar untuk bidang budaya dan istri almarhum Munir Suciwati untuk bidang hukum.

Dalam pemilihan ini SBY mendapatkan 59,75 persen mengalahkan rival-rivalnya seperti Sultan Hamengkubuwono X 16,4 persen, Megawati 6,17 persen. Adapun Wapres Jusuf Kalla mendapat 3,76 persen dan Gusdur 3,58 persen.

Presiden SBY menerima sendiri trophy penghargaan ini dari Pemimpin Umum Koran Seputar Indonesia Hary Tanoesoedibjo. Ikut serta menemui SBY, Pemimpin Redaksi Koran Sindo Sururi Alfaruq, dan tim juri yang terdiri Dirut Bank DKI Wini Hasan, Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwono, pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti, Budayawan Taufik Abdullah dan Arswendo Atmowiloto, mantan ketua KPK Taufiequrachman Ruki. (Okezone)